7.04.2008

AKHIR DARI REVOLUSI POLITIK -- AWAL DARI REVOLUSI SOSIAL?

Posted on 02.28 by HUKUM HAM DAN DEMOKRASI

Akhir dari revolusi
Seiring dengan berakhirnya Pemilu dan telah terpilihnya presiden yang baru beserta seluruh kabinetnya, tampaknya revolusi demokratik di Indonesia sudah selesai (walaupun pada kenyataannya belum tuntas). Walaupun masih ada seruan-seruan untuk membentuk pemerintahan transisi (oleh siapa?), semua kekuatan-keuatan demokratis yang besar selama ini hanya mempersiapkan dirinya untuk memenangkan Pemilu dan berbagai permainan politik lainnya didalam sistem, bukannya untuk aksi-aksi revolusioner. Beratus-ratus demonstrasi (yang menurut media 'hanya' dianggap sebagai milik mahasiswa) di jalanan walaupun semilitan dan seberapa banyak dedikasinya bagi rakyat, tidak dapat lagi menjadi sebuah ancaman bagi konsensus dari para elit-elit politik. Mereka masih dapat berperan sebagai kelompok-kelompok penekan dalam masa pemerintahan baru saat ini, tetapi akan berat untuk menjadikan diri mereka sebagai sebuah kekuatan yang revolusioner.
Bagi figur-figur liberal dari kaum elit politik, revolusi politik di Indonesia tampaknya sukses. Suharto telah ditumbangkan, banyak tapol/napol dibebaskan, pers diberi kebebasan dan sudah terselenggara Pemilu dengan sistem multi-partai dimana partai-partai oposisi dapat membangun kekuatannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, demokrasi di Indonesia tetap saja masih meninggalkan banyak problem yang belum terselesaikan, antara lain dengan malahan meneruskan berlakunya dwifungsi TNI, walaupun para demokrat-demokrat moderat berkata dengan sinis bahwa hal itu akan diselesaikan seiring dengan berjalannya waktu melalui proses-proses parlementer.
Jadi kalian telah mendapatkan sistem yang demokratis -- apakah kalian puas?
Jadi apakah sudah tiba waktu bagi para aktifis untuk kembali pulang ke rumah masing-masing dan menyerahkan semua urusan politik pada para politikus? Bagi mereka yang tidak menjadi bagian dari elit politik-ekonomi dan militer, demokrasi baru ini tampaknya hanya menjadi sebuah lelucon yang buruk. Kalian telah mendapat kebebasan dalam memilih partai favorit kalian sendiri, tetapi tetap tidak ada kata bebas untuk berkata hal-hal yang sebenarnya. Kalian tetap dapat berkata apapun yang kalian inginkan (selama hal itu bukan 'komunis'), tetapi tak akan ada yang mau mendengarkan kalian karena media massa tetap ada dibawah kontrol kaum elit politik. Kalian dapat melakukan demonstrasi dan aksi-aksi protes (selama hal itu dianggap masih sesuai dengan hukum yang berlaku atau militer tetap akan turun tangan dengan seenaknya), tetapi tak akan ada yang akan memperhatikan. Dan walaupun sudah terjadi begini banyak kebebasan baru, tetapi buruh masih harus menjadi budak bagi para boss mereka, petani masih harus menghamba pada tuan-tuan tanah, dan sementara itu kebanyakan massa rakyat juga masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang bagi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Selamat datang dalam 'indahnya dunia kebebasan' dari kapitalisme modern!
Menghadapi demokrasi yang sesungguhnya
Bagi banyak aktifis, sudah sangat jelas mengenai bagaimana omong-kosongnya sistem parlementer liberal. Parlementerisme hanyalah sebuah sistem dimana sedikit orang mengatur hidup banyak orang, yang dengan demikian berarti juga bahwa hal tersebut bertentangan dengan bentuk demokrasi yang sesungguhnya.
Di banyak negeri di dunia ini, banyak contoh-contoh pergerakan rakyat yang mempraktekan bentuk-bentuk demokrasi partisipasi langsung. Contoh yang bagus dari hal ini dapat dilihat pada bentuk demokrasi yang diterapkan oleh kaum Zapatista di daerah Chiapas, Meksiko. Dalam komunitas di Chiapas ini, rakyat penduduk daerah tersebut membentuk sistem demokrasi yang sangat mendasar dimana semua keputusan diambil oleh wakil-wakil rakyat yang sesungguhnya dari desa-desa dan beberapa kota. Pergerakan dari demokrasi langsung ini telah membuang segala bentuk penguasaan negara dalam area yang luas, mengambil alih lahan pertanian dari para tuan-tuan tanah dan membentuk perserikatan petani. Secara bersama-sama, komunitas tersebut juga membentuk FZLN (Front Kemerdekaan Nasional Zapatista) dan juga milisi-milisi gerilya Zapatista yang bergerak dibawah komando rakyat.
Pergerakan Zapatista tidak hanya menjadi sebuah pengalaman, tetapi juga merupakan salah satu contoh nyata bagi sejarah pergerakan dunia tentang bagaimana di salah satu daerah yang termiskin di dunia ini para petani dan buruh bergerak untuk membentuk struktur-struktur demokrasi yang dimapankan dengan tradisi-tradisi asli dimana semua orang mempunyai hak atas keputusan yang diambil oleh komunitasnya. Dalam revolusi Russia pada tahun 1917, para perserikatan buruh tani (soviet) dan komite-komite pabrik merupakan organ-organ yang serupa dengan sistem demokrasi yang dilakukan oleh Zapatista, walaupun hal itu hanya bertahan sebentar hingga munculnya kekuasaan partai Bolshevik yang menindas habis semua pergerakan demokratis rakyat dan membuat soviet-soviet tersebut sebagai alat peraih kekuasaan bagi pemerintah dan partai yang berkuasa. Di Spanyol pada tahun 1936, kudeta kaum fasis malah membangkitkan kaum buruh dan tani untuk membentuk komite-komite dan dewan-dewan rakyat di setiap kehidupan bertetangga, di desa-desa dan di kota-kota, kaum buruh mengambil alih pabrik-pabrik dimana mereka bekerja dan para petani mengmbil alih tanah dari para tuan tanah untuk selanjutnya mereka jalankan dengan sistem kolektif atas inisiatif mereka sendiri dan diluar kontrol pemerintah dan negara.
Pergerakan ini secara ironis kemudian malah dihancurkan oleh pemerintahan liberal sayap kiri pada awalnya dan pada akhirnya dihancurkan pula oleh pemerintahan fasis dibawah komando jendral Franco. Pengalaman-pengalaman serupa dari struktur demokrasi langsung juga dapat ditemukan di Italia pada tahun 1920, Hongaria tahun 1956, Perancis tahun 1968, dan sebagainya.
Self-manajemen popular
Pengalaman-pengalaman diatas tadi biasa disebut sebagai self-manajemen (pemerintahan sendiri). Hal ini berarti sebuah tatanan masyarakat dimana rakyat memegang kuasa penuh atas hidupnya dan tidak menyerahkannya kepada para penguasa --parlementer dan kaum kapitalis militeristik. Pemerintahan sendiri oleh rakyat adalah sebuah sistem desentralisasi dalam membuat keputusan-keputusan. Unit-unit kelompok kerja lokal dalam sistem demokrasi langsung ini secara alamiah akan menghasilkan konfederasi-konfederasi atas kebutuhannya untuk berko-operatif. Semua representasi dan fungsi-fungsi dalam tatanan masyarakat self-manajemen ini diputuskan oleh rakyat melalui wakil mereka (yang mereka pilih secara langsung) dan dapat ditarik kapanpun bila rakyat merasa tidak puas atas segala hasil keputusannya serta dapat langsung digantikan dengan keputusan baru. Self-manajemen popular ini didasari oleh asosiasi suka-rela, bukan paksaan, dan bagi individual dan komunitas diberikan kebebasan seluas-luasnya sejauh hal itu tidak menghalangi kebebasan bagi yang lain. Bentuk demokrasi popular ini secara fundamental melawan segala bentuk dominasi dan penguasaan. Di saat kaum kelas proletar telah merealisasikan hal ini, dengan kata lain dapat dibilang bahwa mereka selain telah menghapuskan kekuasaan politik dari kaum elit politik, mereka juga mengambil alih penguasaan di bidang ekonomi dari kaum elit untuk kemudain dijalankan dengan sistem self-manajemen dari para pekerja.
Dari revolusi politik menuju revolusi sosial
Pergerakan radikal di Indonesia sejauh ini kebanyakan hanya berupa salah satu upaya bagi revolusi politik, dalam usahanya mencari bentuk pemerintahan baru dengan cara yang demokratis. Bagaimanapun juga, mencari kekuatan bagi pemerintahan baru pada dasarnya hanya akan memperpanjang sistem hirarki hanya dalam bentuknya yang lain. Jika kita benar-benar menginginkan untuk mengambil kekuasaan dari para elit politik untuk selanjutnya diserahkan kepada rakyat, kita harus menuju kepada penghapusan kekuasaan negara dan mendistribusikan kekuatan tersebut bagi rakyat agar mereka dapat mengatur hidup mereka sendiri.
Sudah jelas sekali bahwa dalam menginginkan sebuah perubahan yang nyata, revolusi sosial, kita membutuhkan sebuah pergerakan yang meluas dan berbasiskan massa rakyat. Disini dibutuhkan berbagai pendidikan politik bagi rakyat dan memapankan berbagai strategi dan taktik serta teori-teori yang komunikatif dan kritis, tidak hanya komunikasi yang bersifat searah. Sistem demokrasi langsung harus segera dibentuk diantara para aktifis dan organisasi-organsisasi kerakyatan. Pergerakan harus diarahkan pada sistem self-manajemen yang memperjuangkan hak-hak rakyat banyak, serta harus terus dijalankan pembentukan organisasi-organisasi rakyat secara khususnya lagi untuk membentuk organisasi-organisasi serta serikat bagi kaum buruh dan tani serta elemen rakyat tertindas lainnya sebagai bagian dari proses untuk terjadinya sebuah revolusi.

No Response to "AKHIR DARI REVOLUSI POLITIK -- AWAL DARI REVOLUSI SOSIAL?"

Leave A Reply